Lombok Utara (Shotnewstv.com) – Wakil Bupati Lombok Utara, Kusmalahadi Syamsuri, ST., MT., menerima kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI di kawasan wisata Gili Meno, Kecamatan Pemenang, Senin (10/8/2026). Kunjungan lapangan pimpinan Ketua Tim Kunker Rahayu Saraswati Djojohadikusumo tersebut turut memboyong jajaran perwakilan dari Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian UMKM, hingga BUMN pengelola kawasan pariwisata ITDC.
Mengusung tema “Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Gili Meno”, forum ini difokuskan pada pemenuhan infrastruktur dasar, peningkatan daya saing UMKM kreatif, standardisasi mutu layanan, serta perluasan promosi pariwisata. Kunjungan lintas kementerian ini dimanfaatkan Pemkab KLU untuk menyerap aspirasi sekaligus membedah persoalan krusial di kawasan Tiga Gili (Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air).
Dalam paparan penyerahannya, Wabup Kusmalahadi menegaskan bahwa pembangunan pariwisata di pulau-pulau kecil tidak boleh lagi berorientasi pada kuantitas kunjungan semata. Ia menekankan pentingnya menjaga daya dukung lingkungan (carrying capacity) kawasan Tiga Gili agar pertumbuhan industri pelancongan tidak mengorbankan daya dukung alam dan kebutuhan dasar warga lokal.
“Jika kita berbicara tentang pariwisata berkelanjutan, maka yang harus dipastikan bukan sekadar bagaimana membawa wisatawan datang sebanyak-banyaknya. Yang utama adalah bagaimana ekosistem lingkungan tetap terjaga serta kebutuhan dasar masyarakat dan wisatawan terpenuhi secara konsisten,” tegas Kusmalahadi di hadapan tim DPR RI.
Kusmalahadi membeberkan dua persoalan mendasar yang mendesak diintervensi pemerintah pusat, yakni ketersediaan pasokan air bersih dan pengelolaan sampah terintegrasi. Menurutnya, ketersediaan air bersih merupakan urat nadi kenyamanan wisatawan, sementara pemrosesan sampah di pulau kecil membutuhkan teknologi dan pendanaan pusat yang tidak sanggup jika hanya mengandalkan APBD daerah.
Selain ketersediaan fisik infrastruktur dasar, Pemkab Lombok Utara mendorong agar arus investasi pariwisata memberikan dampak ekonomi langsung (multiplier effect) bagi warga setempat. Wabup berharap Kementerian UMKM dan Kemenparekraf memprioritaskan program pendampingan, peningkatan kapasitas SDM lokal, hingga standardisasi mutu produk ekonomi kreatif warga Tiga Gili.
“Para pelaku UMKM, penggiat ekonomi kreatif, pelaku usaha lokal, dan warga kawasan harus ditempatkan sebagai pemain utama dalam ekosistem pariwisata Lombok Utara, bukan sekadar menjadi penonton di rumah sendiri,” tambah Kusmalahadi menegaskan.
Dalam dialog interaktif bersama pelaku usaha dan warga Gili Meno, Komisi VII DPR RI menyoroti sejumlah isu teknis kawasan Tramena. Di antaranya adalah kebutuhan mendesak pembangunan pemecah gelombang (breakwater) di Gili Meno untuk menahan abrasi garis pantai, penataan status hukum kawasan, serta kepastian pasokan jaringan air bersih pulau.
Menutup penyampaiannya, Wabup KLU berharap kedatangan rombongan Komisi VII DPR RI beserta jajaran kementerian teknis ini melahirkan eksekusi kebijakan yang konkrit. Daerah membutuhkan payung regulasi dan penganggaran APBN nyata, bukan sekadar inventarisasi masalah atau agenda seremonial tahunan.
Pemerintah Kabupaten Lombok Utara berkomitmen untuk terus mengawal kolaborasi strategis bersama DPR RI, pemerintah provinsi, dan pemangku kepentingan pariwisata. Sinergi lintas lembaga ini menjadi kunci utama dalam memantapkan posisi Tiga Gili sebagai destinasi wisata berkelas dunia yang berdaya saing, berkeadilan, dan berkelanjutan.(mu)
Share this content:
About the Author
