Akselerasi Cakupan Perlindungan Sosial Pekerja Informal di NTB: Wabup Kusmalahadi dan Rombongan Kepala Daerah NTB Timba Ilmu Manajemen Data Terpadu dan Pemberdayaan Ekonomi di Makassar

Lombok Utara (Shotnewstv.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama jajaran kepala daerah kabupaten/kota se-NTB terus melancarkan langkah strategis dan responsif untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan serta memperluas jangkauan jaminan sosial bagi masyarakat pekerja informal. Komitmen kolektif tersebut diwujudkan melalui agenda kunjungan kerja dan studi tiru lintas provinsi ke Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pada Rabu (24/9/2026). Rombongan pejabat tinggi NTB ini dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Darmayanti, S.E., M.I.P., serta didampingi secara khusus oleh Wakil Bupati Lombok Utara, Kusmalahadi Syamsuri, S.T., M.T., bersama para bupati, wali kota, dan kepala dinas terkait se-Provinsi NTB.

Kedatangan rombongan kepala daerah dan pejabat teknis dari Bumi Gora ini disambut secara hangat dan penuh keakraban dalam acara penerimaan resmi di Balai Kota Makassar. Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, hadir langsung menerima delegasi NTB dengan didampingi oleh Sekretaris Daerah Kota Makassar beserta seluruh jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait. Agenda utama dari kunjungan kerja ini berfokus pada diskusi mendalam serta peninjauan lapangan terkait praktik-praktik baik (best practices) yang telah sukses diterapkan oleh Pemkot Makassar dalam mengakselerasi penanggulangan kemiskinan ekstrem serta membangun skema perlindungan sosial yang inklusif bagi puluhan ribu pekerja rentan.

Dalam pidato sambutannya di hadapan jajaran jajaran Pemkot Makassar, Wagub NTB Hj. Indah Darmayanti mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi NTB saat ini tengah gencar-gencarnya mendorong percepatan perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja dan keluarganya. Langkah ini diambil guna memitigasi berbagai risiko sosial dan ekonomi yang membayangi para pekerja di sektor informal. Wagub Indah secara terbuka menyampaikan bahwa capaian cakupan jaminan sosial di NTB saat ini masih perlu ditingkatkan secara masif agar mampu mengover seluruh lapisan masyarakat pekerja bawah yang rawan jatuh miskin akibat musibah atau kecelakaan kerja.

“Hingga posisi Agustus 2026, capaian cakupan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (UCJ) di Provinsi NTB baru menyentuh angka 30,65 persen atau mencakup kurang lebih 129.000 pekerja. Gambaran statistik ini menunjukkan bahwa masih terdapat ruang yang sangat besar bagi kami di NTB untuk memperluas jangkauan perlindungan hukum dan ekonomi tersebut, khususnya bagi jutaan saudara-saudara kita yang menggantungkan hidupnya di sektor informal seperti petani, nelayan, pedagang asongan, hingga buruh lepas,” pangkas Wagub Indah menggarisbawahi urgensi studi tiru tersebut.

Dalam pandangan Wagub NTB, Kota Makassar dinilai sebagai salah satu daerah pionir dan paling inspiratif di Indonesia dalam melahirkan berbagai inovasi kebijakan perlindungan sosial berbasis anggaran daerah. Wagub Indah melayangkan pujian tinggi terhadap program unggulan milik Pemkot Makassar yang dinamai “Makassar Bajasaji” (Makassar Berbagi Jaminan Sosial). Melalui terobosan ini, Pemerintah Kota Makassar mengalokasikan porsi anggaran khusus dari APBD secara murni untuk membiayai dan melindungi lebih dari 103.000 pekerja rentan pada tahun anggaran 2026, sehingga angka cakupan jaminan sosial daerah tersebut melonjak drastis.

“Cakupan Universal Coverage Jamsostek (UCJ) di Kota Makassar saat ini telah berhasil menembus angka 57,28 persen. Angka ini secara signifikan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan capaian Provinsi NTB yang masih berada di kisaran 30,65 persen,” ungkap Wagub Indah dengan nada kagum. Tak hanya unggul dari sisi persentase kepesertaan dasar, Wagub NTB juga memberikan sorotan khusus pada lompatan sejarah yang diukir Pemkot Makassar sebagai pemerintah daerah pertama di Indonesia yang memberanikan diri memberikan alokasi Jaminan Hari Tua (JHT) bagi 45.000 pekerja rentan, di samping program standar Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Keberhasilan implementasi program di Makassar tidak terlepas dari penguatan ekosistem pendukung di tingkat tapak. Wagub Indah mencontohkan keberadaan 1.005 Agen PERISAI (Penggerak Jaminan Sosial Indonesia) yang dibentuk dan tersebar secara merata hingga ke tingkat Rukun Warga (RW) di seluruh pelosok Makassar. Model pengorganisasian masyarakat ini dinilai sangat efektif dan efisien untuk dijadikan sebagai ujung tombak edukasi, pemutakhiran data, serta perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan hingga ke pelosok pemukiman padat penduduk.

“Kami hadir di Makassar membawa jajaran kepala daerah dan dinas teknis untuk mempelajari secara langsung bagaimana skema kebijakan ini dirancang, bagaimana formula penganggarannya disisipkan melalui APBD, serta bagaimana eksekusi di lapangannya berjalan dengan sangat efektif. Pendekatan berbasis komunitas melalui Agen PERISAI ini memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kami di NTB untuk nantinya diadaptasi dalam menjangkau masyarakat pekerja informal hingga ke tingkat desa dan dusun terkecil,” tambah Wagub Indah memaparkan misi strategis kunjungan tersebut.

Sebagai konteks kewilayahan, Pemerintah Provinsi NTB sebelumnya telah menetapkan 106 desa sebagai kawasan prioritas utama percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, serta 336 desa sebagai sasaran penanggulangan kemiskinan secara makro. Salah satu program intervensi utama yang tengah berjalan di NTB adalah skema “Desa Berdaya”, sebuah gerakan yang dirancang untuk membangkitkan kemandirian ekonomi masyarakat dari akar rumput. Wagub Indah berharap agar seluruh materi dan hasil diskusi studi tiru di Kota Makassar ini dapat memberikan wawasan baru bagi para bupati dan wali kota se-NTB, termasuk Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, dalam mempertajam formulasi APBD di daerah masing-masing.

Di samping mendalami regulasi dan skema alokasi APBD, rombongan NTB—yang dihadiri langsung oleh Wabup KLU Kusmalahadi Syamsuri beserta para pemimpin daerah lainnya—tampak sangat terkesan dengan ketepatan integrasi data dan pendekatan kemasyarakatan yang diterapkan Pemkot Makassar. Kehadiran Wabup Kusmalahadi dalam rombongan ini mencerminkan komitmen kuat Pemkab Lombok Utara dalam menyerap berbagai inovasi daerah lain guna memperkuat jaring pengaman sosial bagi para pekerja informal, nelayan pesisir, serta pelaku UMKM di Kabupaten Lombok Utara yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, dalam pidato sambutan penerimaannya menegaskan komitmen pantang menyerah Pemkot Makassar dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi kota dengan pemerataan tingkat kesejahteraan warga. Aliyah memaparkan data bahwa pada tahun 2025, angka kemiskinan makro di Kota Makassar berhasil ditekan hingga mencapai titik 4,43 persen atau sekitar 71,63 ribu jiwa, yang merupakan catatan persentase kemiskinan terendah di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

“Tingkat kemiskinan ekstrem di Makassar juga sukses kita dorong turun hingga menyentuh level 1,50 persen pada tahun 2025. Sedangkan untuk tahun anggaran 2026 ini, kami telah mematok target yang lebih berani, yaitu menekan tingkat kemiskinan makro turun ke angka 3,46 persen serta mengupayakan agar kemiskinan ekstrem dapat dituntaskan hingga mendekati nol persen,” papar Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham disambut tepuk tangan apresiatif dari seluruh rombongan pejabat NTB.

Menjelaskan lebih jauh mengenai skema “Makassar Bajasaji”, Wakil Wali Kota Aliyah menegaskan bahwa pemberian jaminan sosial bagi para pekerja informal—seperti nelayan, pedagang kaki lima, buruh pelabuhan, hingga tukang bentor—merupakan benteng utama untuk mencegah keluarga rentan jatuh ke dalam jurang kemiskinan baru saat musibah terjadi. Untuk menopang program ini pada tahun 2026, Pemkot Makassar mengalokasikan anggaran khusus (dedicated budget) sebesar Rp27,42 miliar melalui Dinas Ketenagakerjaan. Dana tersebut dialokasikan untuk membiayai program JKK dan JKM bagi 103.000 hingga 126.000 pekerja rentan yang dilengkapi payung hukum Peraturan Wali Kota (Perwali), 1.005 Agen PERISAI, serta aplikasi digital Lontara Berasa untuk pemantauan yang transparan.

Lebih mendalam lagi, Aliyah membeberkan bahwa total pagu anggaran penanggulangan kemiskinan Kota Makassar pada tahun 2026 mencapai angka fantastis sebesar Rp717,50 miliar. Pagu anggaran jumbo tersebut didistribusikan secara terukur ke dalam empat pilar strategi utama, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar warga (Rp216,09 miliar) termasuk JKN PBI untuk 245.000 jiwa, penciptaan pendapatan dan perlindungan pekerja (Rp495,09 miliar) mencakup Jamsostek dan padat karya, pembinaan UMKM (Rp3,8 miliar) melalui Koperasi Kelurahan Merah Putih, serta peningkatan tabungan dan investasi masyarakat (Rp2,44 miliar).

Seluruh intervensi program tersebut dieksekusi secara presisi menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) secara by name by address, serta difokuskan pada kantong-kantong kemiskinan utama seperti di Kecamatan Tallo dan Tamalate. Mengakhiri pertemuan penuh kehangatan tersebut, Wakil Wali Kota Makassar berharap agar sinergi dan kolaborasi antara Pemkot Makassar dengan Pemerintah Provinsi NTB dan Pemkab Lombok Utara dapat terus terjalin erat, tidak hanya dalam pertukaran gagasan tata kelola pemerintahan, tetapi juga dalam mempererat tali persaudaraan antar-daerah di Indonesia.(mu)