Pemda Lombok Utara Gandeng BPR NTB untuk Payroll PPPK demi Dongkrak PAD di Tengah Pemangkasan Transfer Pusat

Lombok Utara ( Getinsidetv.com) – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) bergerak cepat merespons tekanan fiskal nasional akibat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat. Menghadapi potensi pengurangan dana transfer daerah yang mencapai Rp200 miliar, Pemkab KLU meluncurkan terobosan creative finance melalui optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Langkah konkret ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) penempatan payroll gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bersama PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) NTB Perseroda di Aula Kantor Bupati, Senin (7/9/2026).

Prosesi penandatanganan PKS dilakukan langsung oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) KLU, Malasiswadi, S.Kom., bersama Direktur Utama PT BPR NTB Perseroda, Faisal, S.E., M.M., serta disaksikan oleh Sekretaris Daerah KLU, Sahabudin, S.Sos., M.Si. Turut hadir jajaran pejabat Pemkab KLU, di antaranya Kabag Ekonomi SDA H. Nurdin, S.SKM., dan Kabag Pemerintahan Suparman, S.H., beserta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Dalam pengarahannya, Sekda Sahabudin menegaskan bahwa kerja sama ini bukan sekadar urusan administratif perpindahan rekening perbankan. Lebih dari itu, langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab moral Pemkab KLU sebagai salah satu pemegang saham untuk membesarkan aset keuangan milik daerah sendiri. Semakin luas cakupan layanan BPR NTB, semakin besar potensi laba yang diraih, yang pada akhirnya akan kembali ke kas daerah dalam bentuk dividen untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kita harus berterus terang, dividen BUMD itulah salah satu harapan utama kita di tengah kondisi fiskal yang sangat menantang saat ini. Pengurangan transfer pusat hingga ratusan miliar itu dampaknya luar biasa besar,” ujar Sahabudin lugas di hadapan para kepala OPD. Oleh karena itu, ia menekankan agar seluruh instansi daerah semakin disiplin dan efisien dalam merencanakan belanja operasional.

Pengalihan pengelolaan gaji PPPK ke BPR NTB ini sekaligus membuka jalan bagi skema penggajian ASN daerah secara bertahap di masa mendatang. Sahabudin mengapresiasi keandalan sistem perbankan BPR NTB yang terus membaik, sembari berharap sinergi ini berjalan mulus demi memberikan kepastian hak serta kesejahteraan bagi para pegawai di lingkungan KLU.

Sementara itu, Direktur Utama BPR NTB, Faisal, mengaku bangga atas kepercayaan tinggi yang kembali diberikan oleh Pemkab KLU. Ia mencatat Lombok Utara konsisten menjadi daerah pionir di Nusa Tenggara Barat dalam terobosan tata kelola keuangan pegawai, termasuk menjadi kabupaten pertama yang menerapkan skema subsidi bunga bagi PPPK melalui BPR NTB.

Menjawab kekhawatiran terkait potensi kendala teknis pencairan gaji—seperti gangguan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kemendagri yang kerap terjadi—Faisal memberikan jaminan garansi penuh. Pihaknya telah menyiagakan skema dana talangan (bridging fund) khusus agar transfer gaji tidak terhambat oleh masalah server pusat.

“Kami pastikan seluruh PPPK akan menerima gaji tepat waktu, pada hari dan jam yang sama. Sekalipun sistem SIPD atau Pusdatin Kemendagri sedang down, gaji dipastikan tetap masuk sesuai jadwal tanpa keterlambatan,” tegas Faisal optimistis.

Faisal juga menenangkan para pegawai terkait kenyamanan transaksi bulanan. Para penerima gaji tidak perlu repot membuka rekening baru, karena mutasi dana akan langsung ditautkan secara fleksibel dengan rekening Bank NTB Syariah yang selama ini sudah digunakan oleh para PPPK.

Sebagai penutup komitmen strategis tersebut, BPR NTB membidik perluasan jangkauan fisik secara masif di Bumi Tioq Tata Tunaq. Berbekal dukungan penuh Pemkab KLU, BPR NTB menargetkan pembentukan kantor layanan di seluruh kecamatan Se-Kabupaten Lombok Utara mulai tahun depan demi mendekatkan akses keuangan publik.(mu)

#LombokUtara #PemkabKLU #BPRNTB #PayrollPPPK #CreativeFinance #KeuanganDaerah #PADLombokUtara #BeritaEkonomi #ASNKKLU #JurnalistikIndonesia